Warga Desa Kalibuntu Gusar Jalan tetap Hancur, Padahal Rp6Miliar Sudah Cair

Jalan Desa Kalibuntu rusak parah meski Rp6 miliar dana desa mengalir sejak 2019. Warga eram, tuntut transparansi anggaran pembangunan itu.

Jalan Desa Kalibuntu Rusak Parah, Warga Pertanyakan Transparansi Dana Desa

Brebes, Jawa Tengah – Warga Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, semakin geram dengan kondisi jalan desa yang tak kunjung diperbaiki. Padahal setiap tahun Dana Desa terus mengalir. Sejak 2019, diperkirakan lebih dari Rp6 miliar telah dikucurkan, namun infrastruktur desa masih dalam kondisi mengenaskan. Warga pun mempertanyakan ke mana perginya dana tersebut.

Jalan Rusak, Aktivitas Terganggu

Jalan utama desa penuh lubang, becek saat hujan, dan berdebu ketika kemarau. Pak Sukur, seorang warga setempat, mengungkapkan betapa sulitnya mobilitas masyarakat akibat kondisi ini.

"Sudah bertahun-tahun kami harus melewati jalan berlubang ini. Saat hujan, jadi kubangan lumpur. Saat kemarau, debunya bikin sesak napas. Ke mana anggaran yang seharusnya untuk pembangunan jalan?" ujarnya dengan nada kecewa.

Hal serupa juga dirasakan Bu Rumi, seorang pedagang yang kerap kesulitan mengangkut dagangannya ke pasar.

"Motor sering selip karena jalanan licin, saya hampir jatuh beberapa kali. Kenapa desa lain bisa bagus jalannya, sedangkan Kalibuntu tetap begini?" kata dia mengeluh.

Dana Desa Mengalir, Tapi Jalan Tetap Rusak

Desa Kalibuntu menerima Dana Desa sebesar Rp1.158.064.000 untuk tahun 2025. Jika dihitung sejak Kepala Desa Sartono menjabat pada 2019, total dana yang diterima desa ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp6 miliar. Namun, hingga kini, tidak ada perubahan signifikan pada infrastruktur desa.

Warga menuntut transparansi penggunaan dana tersebut. "Kami ingin tahu, uang miliaran rupiah itu digunakan untuk apa saja? Jika memang ada proyek lain, harusnya ada kejelasan. Jangan hanya janji kosong," kata Pak Sukur.

Harapan Warga: Perubahan Nyata, Bukan Sekadar Janji

Warga Kalibuntu berharap ada tindakan nyata dari pemerintah desa. Mereka menuntut perbaikan jalan segera dilakukan agar kehidupan masyarakat lebih nyaman dan mobilitas tidak lagi terhambat.

"Kami hanya ingin hak dasar kami dipenuhi. Jalan yang layak bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Pemerintah desa harus bertanggung jawab dan segera bertindak," pungkas Bu Rumi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan terkait keluhan warga.